Medan.CBS
Gubernur
Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan bahwa Sumut membutuhkan banyak
dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) bersubsidi. Setidaknya menjelang November 2019 dibutuhkan 15.000
unit untuk mengurangi backlog.
Hal
itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada pembukaan Rapat Koordinasi
Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Bank
Pembangunan Daerah (BPD) se-Sumut melalui dukungan Electronic Mortgage
Management System (e-MMS), Jumat (2/8), di Hotel Karibia Jalan Timor Medan.
“Paling tidak menjelang November 2019 diperlukan 15.000 unit untuk mengurangi
backlog,” ujar Gubernur.
Backlog
adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang
dibutuhkan rakyat. Backlog rumah di Sumut mencapai 411.000 unit Tahun 2015 dan
untuk Indonesia sebanyak 7,4 juta unit.
Backlog
terjadi karena BPD belum maksimal menyalurkan KPR bersubsidi dan developer atau
pengembang perumahan tersendat pembangunannya. Sehingga kucuran dana FLPP
sedikit masuk ke Sumut.
Untuk
mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, Gubernur berharap,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan
Tata Ruang Sumut dapat segera menyelesaikan pembangunan perumahan masyarakat
berpenghasilan rendah. “Libatkan dan ajari saya bagaimana kita harus lakukan
untuk membuat rumah masyarakat, karena saya ingin masyarakat bisa memiliki
rumah yang layak dan nyaman,” katanya.
Dirjen
Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI Eko
Heripoerwanto mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan
FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB) tahun 2015 – 2018 mencapai 775.508 unit
rumah dengan anggaran sebesar Rp21,06 triliun. Untuk tahun 2019, total anggaran
yang telah disiapkan untuk FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp11,5 triliun.
Hingga
30 Juli 2019, kata Eko, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan telah
mencapai sebesar Rp5,04 triliun untuk 48.463 unit rumah. “Realisasi FLPP oleh
BPD se-Sumatera per Juli 2019 sebanyak 15.580 unit dengan nilai FLPP sebesar
Rp1,42 triliun. Khusus BPD Sumatera Utara sebesar 3.691 unit dengan nilai FLPP
sebesar Rp332,4 miliar,” katanya.
Hingga
saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pembiayaan perumahan di daerah. Namun, realisasi penyaluran
bantuan pembiayaan perumahan di daerah masih kurang optimal.
Kurang
optimalnya realisasi pembiayaan perumahan di daerah, katanya, dapat disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya lemahnya koordinasi pelaku pembiayaan
perumahan, tidak ada data perumahan yang valid dan terintegrasi yang didukung
dengan sistem teknologi informasi, dukungan APBD bidang perumahan yang masih
terbatas, kurangnya keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai
pemegang saham BPD (shareholders), maupun sebagai pemangku kepentingan utama
(stakeholders) di bidang perumahan dan kurangnya partisipasi BPD dalam
penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.
Memperhatikan
kondisi dan permasalahan ini, kata Eko, Kementrian PUPR meyakini bahwa BPD
sebagai bank pelaksana KPR Bersubsidi perlu didorong dan melakukan transformasi
agar dapat bersaing dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan
ekonomi daerah yang berkelanjutan. “BPD dirasa sangat sesuai menjadi penyalur
KPR Bersubsidi karena memiliki infrastruktur yang kuat hingga ke pelosok daerah
dan memahami karakteristik masyarakat pada masing-masing daerah. Selain itu,
sebagai perbankan lokal, BPD dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat
yang membutuhkan bantuan perumahan,” jelasnya.
Hadir
pada acara tersebut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Arvi
Argyantoro, Direktur Lembaga Jasa Keuangan OJK Antonius Ginting, Direktur
Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut Tengku Mahmud Jefri dan Kepala Dias Perumahan
dan Tata Ruang Provsu Ida Mariana Harahap. (Humas Provsu)-(Riva).
