Jakarta.CBS
Sawit
menjadi komoditas strategis karena mampu mendatangkan devisa besar bagi negara.
Untuk itu, komoditas ini harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah. Jumat
(10/06/2016).
Informasi
yang dihimpun Media ini, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan komoditas sawit tidak hanya
memberikan keuntungan bagi negara namun juga memberikan keuntungan bagi negara.
Alasannya, komoditas sawit menjadi salah satu penghasil devisa terbesar bagi
negara di tengah turunnya harga minyak fosil saat ini “ Katanya.
Lanjut
Togar, Pembukaan lahan sawit besar-besaran pada 1985-2005 menjadi awal dari
deforestasi. Aksi tersebut akhirnya muncul moratorium yang dikeluarkan Presiden
Joko Widodo, Kebijakan pemerintah ini membatasi partisipasi Indonesia dalam
berkontribusi menyediakan permintaan minyak nabati global di masa depan “
Ucapnya.
Sementara
Guru Besar Kehutanan IPB Sudarsono Sudono mengingatkan ditengah polemik
kebijakan moratorium, tujuan bernegara harus diarahkan sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat, Namun prinsip dasar supaya tercapai kemakmuran rakyat adalah
bahwa instrumen yang mengatur hal itu tidak boleh mengalahkan tujuan “
Ungkanya.
Yuyu
Rahayu Sekretaris Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan sawit merupakan
komoditas strategis bagi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya kebijakan
moratorium, hal itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan
bagi rakyat “ Jelasnya.
Sebelumnya
pada 26 Mei 2016 Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan bahwa pemerintah
menggulirkan wacana penundaan sementara (moratorium) izin pembukaan lahan
kelapa sawit. Moratorium ini dilakukan agar para pelaku usaha kelapa sawit
fokus membenahi produksinya dari lahan yang sudah ada “ Katanya.
Lanjut
Thomas, Wacana moratorium sawit tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik.
Selama ini pelaku usaha terus melakukan perluasan (ekstensifikasi) lahan kelapa
sawit. Namun produksi sawit di lahan yang sudah ada tidak dimaksimalkan “
Ucapnya.
Menurut
Thomas, Salah satu tujuannya adalah soal produktivitas, yang dimaksud oleh Pak
Presiden melontarkan moratorium itu. Ini supaya kita tidak lagi melakukan
perluasan atau ekstensifikasi lahan baru “ Ungkapnya.
Thomas
menjelaskan, Saat ini total lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah mencapai
11 juta hektar (ha). Dari jumlah tersebut, 55 persen digarap perusahaan besar
(inti) dan 45 persen oleh petani plasma. Ini lumayan banyak, tapi 40 persen
dari luasan tersebut produktivitasnya rendah. Saya khawatir kalau dengan
ekstensifikasi kita sulit disiplin untuk meningkatkan produktivitas di lahan
yang sudah digarap. Kalau stop ekstensifikasi kita akan fokus pada
produktifitas “ Jelasnya.(Melvy).
